Wacana mengenai Marketplace Guru (yang kini bertransformasi menjadi fitur dalam Platform Merdeka Mengajar atau PMM) sempat memicu polemik besar. Konsep yang digagas untuk mempercepat distribusi guru ini dipandang oleh sebagian pihak sebagai solusi efisiensi, namun ditakuti oleh pihak lain sebagai bentuk privatisasi yang mereduksi martabat guru menjadi sekadar angka dalam katalog digital.

Apakah ini inovasi rekrutmen atau justru langkah awal mengubah pendidik menjadi komoditas dagang? Berikut adalah bedah kritisnya:

1. Janji Efisiensi: Solusi Rekrutmen Real-Time

Secara teknis, konsep ini bertujuan untuk memotong jalur birokrasi yang lambat dalam pengangkatan guru.

• Perekrutan Langsung oleh Sekolah: Sekolah yang kekurangan guru tidak perlu menunggu siklus CPNS/PPPK tahunan yang kaku. Mereka bisa langsung mencari guru yang sudah lolos seleksi (passing grade) dari “keranjang” data pusat.

• Kepastian Penempatan: Guru yang sudah tersertifikasi masuk ke dalam pangkalan data, memberikan peluang lebih besar untuk ditemukan oleh sekolah yang membutuhkan keahlian spesifik mereka.

• Transparansi Kualifikasi: Profil guru, rekam jejak, dan sertifikasi terpampang jelas, yang secara teori meminimalkan praktik nepotisme dalam pengangkatan guru honorer di tingkat sekolah.

2. Risiko Komodifikasi: Guru sebagai “Produk”

Ketakutan terbesar adalah pergeseran nilai profesi dari pengabdian intelektual menjadi transaksi komersial.

• Labeling dan Rating: Jika sistem ini bekerja layaknya platform e-commerce, ada risiko munculnya sistem rating atau “review” yang tidak adil. Guru yang mengajar di daerah sulit atau menghadapi siswa dengan tantangan berat mungkin mendapat “performa” yang tampak lebih rendah dibandingkan mereka yang di sekolah unggulan.

• Depersonalisasi Pendidik: Istilah “marketplace” sendiri sudah bermasalah secara semantik. Ia mengesankan bahwa guru adalah barang yang dipajang untuk dipilih berdasarkan spesifikasi teknis, mengabaikan aspek dedikasi, chemistry dengan lingkungan sekolah, dan peran sosialnya.

• Ketimpangan Sekolah Kaya vs Miskin: Sekolah dengan anggaran besar (seperti sekolah di kota besar atau swasta elit) akan selalu mendapatkan “produk terbaik” dari marketplace, sementara sekolah kecil di pelosok tetap akan menerima sisa atau bahkan tidak dilirik sama sekali.

Perbandingan: Rekrutmen Konvensional vs. Sistem Marketplace

3. Akankah Marketplace Menghapus Marwah Guru?

Dampaknya sangat tergantung pada bagaimana “aturan main” platform tersebut dijalankan:

1. Sistem Penggajian Tetap Terpusat: Jika marketplace hanya alat untuk memilih, namun gaji dan perlindungan tetap dijamin negara secara seragam, maka ini hanyalah inovasi administrasi. Namun, jika sekolah dibiarkan “menawar” gaji berdasarkan rating, maka privatisasi guru telah terjadi.

2. Keadilan bagi Daerah 3T: Tanpa insentif tambahan yang besar di luar sistem marketplace, guru-guru terbaik hanya akan “berputar” di sekolah-sekolah yang sudah mapan.

3. Bukan Sekadar Algoritma: Mengajar adalah interaksi manusia. Memilih guru tidak bisa disamakan dengan memesan makanan atau memilih driver ojek online. Harus ada tahap wawancara mendalam dan penyesuaian budaya sekolah yang tidak bisa diwakili oleh data digital semata.

Kesimpulan

Marketplace Guru bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk memastikan tidak ada kelas yang kosong tanpa pengajar. Namun, penggunaan istilah dan logika pasar dalam pendidikan sangat berbahaya jika tidak dibarengi dengan proteksi terhadap martabat guru. Guru adalah subjek pendidikan, bukan objek dagangan. Jika negara mulai memperlakukan guru seperti komoditas, maka jangan kaget jika guru nantinya memperlakukan siswa hanya sebagai “target produksi”.

Menurut Anda, apakah sistem “keranjang data” ini sebenarnya hanya cara pemerintah mengalihkan tanggung jawab pengangkatan guru dari pusat kembali ke sekolah, ataukah ini memang langkah revolusioner yang kita butuhkan?